BOGOR-i-News.
Temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, yang sebelumnya disebut memiliki fasilitas “standar apartemen”, akhirnya mendapat klarifikasi dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jabar (Yudi Suseno) menjelaskan , bahwa bangunan yang disorot Ombudsman tersebut bukan hunian ilegal bagi narapidana, melainkan rumah dinas jabatan yang berada di kawasan asimilasi.
“Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi yang dimaksud kemarin didatangi oleh tim Ombudsman adalah rumah dinas jabatan dengan SK rumah jabatan.”
Pernyataan tersebut disampaikan Yudi di Cibinong, Kamis (24/9/2026),
Menurut Ditjenpas Jabar, lokasi tersebut merupakan kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang menjadi bagian dari program pembinaan dan asimilasi warga binaan.
Jadi, fasilitas yang sebelumnya membuat publik bertanya-tanya karena disebut memiliki kelengkapan layaknya apartemen, menurut penjelasan Ditjenpas, merupakan rumah dinas jabatan yang memiliki dasar penetapan resmi.
Namun, temuan Ombudsman tetap menjadi perhatian karena lembaga tersebut sebelumnya mempertanyakan akses ke sejumlah area dan kondisi fasilitas yang ditemukan di kawasan lapas.
Kini ada dua informasi yang perlu dilihat secara berimbang,
Ombudsman, menemukan bangunan dengan fasilitas lengkap dan menyebut kondisinya berstandar apartemen.
Ditjenpas Jabar, menjelaskan, bangunan tersebut merupakan rumah dinas jabatan di kawasan SAE dan memiliki SK sebagai rumah jabatan.
Red (G.A).